JDIH Kabupaten Gresik JDIH Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah sistem pendayagunaan bersama peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib terpadu dan berkesinambungan JDIH juga merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah cepat dan akurat
JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap akurat mudah dan cepat Watch Video
MPONINJA dapat terwujud dan hadir sebagai bentuk layanan penyediaan Informasi Hukum terbaru khususnya kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya MPONINJA mengelola pemerintahan dengan membangun tata kelola pemerintahan slot yang bersih terpercaya yang meliputi unsur manajemen keuangan manajemen pelayanan dan manajemen hukum berkeadilan
PDF Pemerintah Kabupaten Blora Sekretariat Daerah
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bphnjdihngoid
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Adapun yang dimaksud Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib terpadu dan berkesinambungan serta
Keputusan Bupati Karangasem Nomor 617HK2024 tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Karangasem Tahun 2024 TEU Badan Karangasem Kabupaten Tahun Terbit 2024 Singkatan Jenis KEPBUP Tempat Penetapan Amlapura Tanggal Penetapan Jumat 15 November 2024 Tanggal Pengundangan Jumat 15 November 2024
Pentingnya Pengelolaan JDIHN dengan Beragam Kendalanya Hukumonline
Mponinja Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kabupaten
Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional JDIHN adalah aplikasi yang dirancang BPHN untuk mengelola data dan informasi hukum antara pusat JDIHN dan seluruh anggota JDIHN instansi pusatdaerah dalam sebuah sistem basis data nasional yang terintegrasi Keberadaan Portal JDIHN sebagai basis data sekaligus mesin pencari dokumen
Pemerintah Kabupaten Wonosobo ditetapkan sebagai Terbaik 4 Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH Tingkat Kabupaten dalam acara Pertemuan Nasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Legal Development Content Creator LDCC Awards Tahun 2023 yang digelar Kementerian Hukum Nasional dan HAM Republik Indonesia pada hari Kamis 12112023 di Jakarta
Pemkab Wonosobo Terbaik 4 Nasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
DETAIL PERATURAN jdihbawaslugoid
Keputusan Bupati Nomor 617HK2024 Tahun 2024 JDIH Kabupaten Karangasem
SiJADI Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa
Mponinja Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kabupaten
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Malang Peraturan Bupati Judul Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Malang TEU Badan Kabupaten Malang Nomor 26 Tahun 2022 Kategori Peraturan Bupati singkatan Penetapan Tanggal Penetapan Kabupaten Malang
MPONINJA Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kabupaten Wonogiri
Bagian Hukum Kabupaten Gresik Gelar Bimbingan Teknis Sinkronisasi Data
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BLORA KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 00083 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Pemuda No 12 Telp 0296 531028 531032 531137 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Malang
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Peraturan 7 Tahun Terbit 2020 Singkatan Jenis PERBAWASLU Tanggal Penetapan 19 Agustus 2020 Tanggal Pengundangan 25 Agustus 2020 TEU Badan Indonesia Bawaslu Republik Indonesia SumberTempat